Jakarta - Masih ingat kisruh soal harga kedelai mahal yang membuat para perajin tempe dan tahu menjerit? Produksi kedelai di Indonesia turun sementara kebutuhan meningkat, sehingga terpaksa harus bergantung pada impor.
Pengamat dan Ahli Pangan Bustanul Arifin mengatakan, produksi kedelai Indonesia saat ini turun drastis, sehingga ketergantungan mengimpor bahan baku tempe dan tahu ini makin tinggi.
Berbeda dengan zaman Presiden Soeharto yang saat itu bisa memproduksi kedelai di atas rata-rata hingga 2juta ton per tahun, sekarang Indonesia hanya mampu memproduksi 800 ribu ton kedelai per tahun.
Menurut dia, semasa pemerintahan Soeharto dulu, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT Patra Tani yang merupakan anak usaha dari Pertamina, ikut andil dalam peningkatan produksi tanaman kedelai. Sehingga produksi kedelai terus melimpah tanpa perlu bergantung pada impor.
Melalui campur tangan pemerintah itulah kendala biaya yang tinggi untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai bisa ditanggung oleh pemerintah, tanpa harus merugikan petani.
Bustanul mencontohkan, pada 1984 di daerah Prabu Mulih, Sumatera Selatan dekat dengan Palembang, terdapat lahan kedelai yang sangat luas. Lahan itu bisa menghasilkan kedelai hingga di atas rata-rata produksi kedelai nasional, kira-kira sekitar 1,6 juta hingga 2 juta ton per hektar.
"Kalau zaman Pak Harto ada penyuluhnya dari PNS dan dibayar oleh negara. Selama ini kan petani tidak mau nanam karena merasa tidak untung. Waktu itu kita mampu, masa sekarang kita enggak bisa," tegasnya kepada detikFinance, Sabtu (9/3/2013).
Untuk itu, Bustanul mengatakan, perlu adanya campur tangan BUMN untuk membantu meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.
"Perlu pengembangan kawasan hortikultura seperti pada zaman Soeharto. Perlu dikelola BUMN dan diberikan penyuluhan dan dikelola menggunakan uang negara," cetusnya.
Pengamat dan Ahli Pangan Bustanul Arifin mengatakan, produksi kedelai Indonesia saat ini turun drastis, sehingga ketergantungan mengimpor bahan baku tempe dan tahu ini makin tinggi.
Berbeda dengan zaman Presiden Soeharto yang saat itu bisa memproduksi kedelai di atas rata-rata hingga 2juta ton per tahun, sekarang Indonesia hanya mampu memproduksi 800 ribu ton kedelai per tahun.
Menurut dia, semasa pemerintahan Soeharto dulu, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama PT Patra Tani yang merupakan anak usaha dari Pertamina, ikut andil dalam peningkatan produksi tanaman kedelai. Sehingga produksi kedelai terus melimpah tanpa perlu bergantung pada impor.
Melalui campur tangan pemerintah itulah kendala biaya yang tinggi untuk meningkatkan produksi tanaman kedelai bisa ditanggung oleh pemerintah, tanpa harus merugikan petani.
Bustanul mencontohkan, pada 1984 di daerah Prabu Mulih, Sumatera Selatan dekat dengan Palembang, terdapat lahan kedelai yang sangat luas. Lahan itu bisa menghasilkan kedelai hingga di atas rata-rata produksi kedelai nasional, kira-kira sekitar 1,6 juta hingga 2 juta ton per hektar.
"Kalau zaman Pak Harto ada penyuluhnya dari PNS dan dibayar oleh negara. Selama ini kan petani tidak mau nanam karena merasa tidak untung. Waktu itu kita mampu, masa sekarang kita enggak bisa," tegasnya kepada detikFinance, Sabtu (9/3/2013).
Untuk itu, Bustanul mengatakan, perlu adanya campur tangan BUMN untuk membantu meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.
"Perlu pengembangan kawasan hortikultura seperti pada zaman Soeharto. Perlu dikelola BUMN dan diberikan penyuluhan dan dikelola menggunakan uang negara," cetusnya.
sumber : http://finance.detik.com
No comments:
Post a Comment